Lembaga Hak Asasi Manusia Nasya - g7

Komisi Nasional Perempuan

Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Kepres ini dibentuk sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Memiliki wewenang untuk:

1. Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan

2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia.

KOMISI HAK ASASI MANUSIA

Dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 dengan ketuanya All Said S. H.

KOMISI HAM MEMILIKI WEWENANG UNTUK:

1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah.

2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia.

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Lembaga Bantuan Hukum didirikan tahun 1971 oleh Persatuan Advokat Indonesia. Dan pada tahun 1980 berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang melatarbelakangi dibentuknya LBH adalah ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa pandang latar belakang, suku, agama, keturunan, warga kulit, ideologi keyakinan politik, kekayaan dan kelompok orang yang membelanya. Selain itu bantuan hukum bertujuan mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan hak asasinya.

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Lembaga Bantuan Hukum didirikan tahun 1971 oleh Persatuan Advokat Indonesia. Dan pada tahun 1980 berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang melatarbelakangi dibentuknya LBH adalah ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa pandang latar belakang, suku, agama, keturunan, warga kulit, ideologi keyakinan politik, kekayaan dan kelompok orang yang membelanya. Selain itu bantuan hukum bertujuan mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan hak asasinya.

kejahatan genosida

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut:

a) Membunuh anggota kelompok.

b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

c) Menciptakan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.

d) Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.

e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok umur tertentu ke kelompok lain.

kejahatan terhadap kemanusiaan

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, antara lain sebagai berikut:

a) Pembunuhan.

b) Pemusnahan.

c) Perbudakan.

d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum.

f) Penyiksaan.

g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.