Lembaga Asasi Manusia Aldi 7B

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Logo HAM

Kapan Dibuat

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998.

Mununjukan HAM

Apa Itu HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM adalah lembaga yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan perlindungan, kepastian serta perasaan aman terhadap masyarakat atau perorangan.

  • Kenapa HAM diperlukan:
  • Untuk menjamin kepastian dan perasaan aman terhadap masyarakat atau perorangan.
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Hari HAM

Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.

Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan.

Komisi Nasional Perempuan

Logo komisi nasional perempuan

Kapan Dibuat

Keputusan Presiden No. 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres no 65 dan 66 tahun 2005.

Apa Itu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Adalah organisasi yang dibentuk sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

  • Kenapa Dibuat:
  • Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia.
  • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Mununjukan rasa

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) telah dimulai sejak tahun 2003. Dalam kampanye 16 HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Lembaga Bantuan Hukum

Logo Hak Bantuan Hukum

Kapan Dibuat

didirikan tahun 1971 oleh Persatuan Advokat Indonesia. Dan pada tahun 1980 berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Apa Itu

Adalah ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa pandang latar belakang, suku, agama, keturunan, warga kulit, ideologi keyakinan politik, kekayaan dan kelompok orang yang membelanya. Selain itu bantuan hukum bertujuan mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan hak asasinya.

  • Kenapa Dibuat:
  • Membela kepentingan masyarakat tanpa pandang latar belakang, suku, agama, keturunan, warga kulit, ideologi keyakinan politik, kekayaan dan kelompok orang yang membelanya.
  • mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan hak asasinya.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.