Lembaga hak asasi manusia Komisi Nasional Perempuan & Komisi Perlindungan Anak & Komnas Hak Asasi Manusia

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998

Mengapa diperlukan ???

  1. Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  2. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
  3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia.

Women march Jakarta

In this event people from all over Jakarta marches from Sarinah shopping centre to The State Place last Saturday. Not only women, men also joined the march.The march aimed to address eight issues, which included tolerance, diversity and health rights for women, eliminating violence against women, protecting living environments and female workers, improving the representation of women in the political arena and eliminating discrimination and violence against lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) communities.

"One in three women may suffer from abuse and violence in her lifetime. This is an appalling human rights violation, yet it remains one of the invisible and under-recognized pandemics of our time.”

–Nicole Kidman

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Mengapa diperlukan ???

  1. Memantau, memajukan, dan melindungi hak anak.
  2. Mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan, atau lembaga.

“Let us be the ones who say we do not accept that a child dies every three seconds simply because he does not have the drugs you and I have. Let us be the ones to say we are not satisfied that your place of birth determines your right for life. Let us be outraged, let us be loud, let us be bold.”

― Brad Pitt

Komisi nasional hak asasi manusia

Dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 dengan ketuanya All Said S. H

Mengapa diperlukan ???

  1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah.
  2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negoisasi.
  3. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
  4. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pernerintah dan DPR ditindaklanjuti.

Tindakan tidak adil terhadap satu orang berarti ancaman bagi setiap orang.

- Montesquieu

Dibuat oleh niki camelia
Created By
Niki Camelia
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.